Jakarta - Humas Pemerintah Daerah dan Diskominfo jangan percaya hoax soal verifikasi. Terutama soal kerjasama dengan pemuatan advertorial, i...
Jakarta - Humas Pemerintah Daerah dan Diskominfo jangan percaya hoax soal verifikasi. Terutama soal kerjasama dengan pemuatan advertorial, iklan atau sejenis kerja sama lainnya dengan media di daerah.
""Saya ingin menegaskan, verifikasi bukan harga mati untuk kerja sama bisnis Pemerintah-Media. Dewan pers tidak pernah mensyaratkan itu,'' kata Ratna Komala, anggota Dewan Pers kepada pimpinan SPS daerah saat Bimbingan Teknis Verifikasi Media bagi Sps yang dilaksanakan di jakarta, jumat (24/2/2017).
Disebutkan nya, semangat verifikasi yang dilaungkan dewan pers adalah untuk meningkatkan profesionalitas media dan wartawannya.
Tahun ini adalah untuk pertama kalinya diadakan verifikasi media sejak dicanangkan pada piagam palrmbang, tahun 2010 silam. Tapi menurutnya, di awal gong verifikasi masih banyak kendala di lapangan, termasuk kurangnya tenaga verifikator di dewan pers.
Karena itu pula, khusus untuk media cetak telah dibuat keputusan bahwa verifikasi akan dilakukan Sps. Lebih jauh, bagi media cetaj lokal nantinya akan diverifikasi oleh Sps cabang di daerah.
''Jadi kalau ada efek atas kebijakan ini, terutama kebijakan pemerintah supaya media yang akan bekerja sama adalah yang terverifikasi, maka kami tegaskan jangan sampai hal seperti itu terjadi. Lagi pula dari puluhan ribu media di indonesia, yg terverifikasi baru 74 media. Jadi mau dikemanakan media lainnya,'' kata ratna.
Disebutkan ratna, soal verifikasi ini memang banyak blundernya, terutama soal berita hoax yang mengatakan bahwa dewan pers meminta pemerintah hanya bekerja dengan media terverifikasi. Bagi yang tidak terverifikasi jangan bekerja sama.
''Berita seperti ini adalah hoax,'' kata ratna lagi.
Untuk Riau, Sps cabang Riau berencana akan mengundang gubernur, seluruh humas dan diskominfo, untuk menyampaikan duduk persoalan ini.
''Kami melihat di lapangan ada keresahan pemilik media dan wartawan karena kebijakan pemerintah yang mengharuskan media yang akan diajak bekerja sama hanya yang terverifikasi. Padahal kenyataannya tidak boleh seperti itu,'' kata Ketua SPS Cabang Riau H Zulmansyah Sekedang.
Acara yang dibungkus ke dalam workshop SPS Cabang Riau bersama Humas dan Diskominfo ini menurut rencana akan diadakan pada kamis, 2 Maret 2017.
''Selain pematerinya Dewan Pers dan SPS Pusat, kita juga mengundang gubernur Riau,'' kata Zulmansyah.
COMMENTS